, tetapi juga menindak tegas pemain dibaliknya.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan memastikan akan mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo tersebut.
“Namun, jangan hanya soal alat selundupnya yang dihukum, tapi pelaku pemainnya atau importir besarnya harus dijerat sanksi pidana juga,” kata Ristadi, Selasa (31/12/2024).
Kemenperin Buka Suara soal 60 Pabrik Tekstil Tutup hingga PHK Massal
Dalam 4 tahun terakhir ini, KSPN terus berupaya agar pemerintah memperhatikan industri tekstil yang banyak menyerap tenaga kerja. Buruh mengharapkan upaya serius dari pemerintah lewat kebijakan dan tindakan pencegahan penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tekstil terjadi.
Menurut Ristadi, salah satu penyebab terbesar terjadinya PHK dan sampai pabrik tekstil tutup yakni lantaran tidak adanya pesanan baru dan atau barang-barang produksinya tidak terserap di pasar domestik.
:
Kondisi ini disebabkan pasar dalam negeri, baik pasar konvensional ataupun pasar online atau marketplace, dikuasai barang-barang impor yang harganya lebih murah, dan mayoritas barang-barang tersebut adalah barang ilegal.
“Atas situasi ini ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen dan sepatu sudah ter-PHK jutaan lainya terancam PHK setiap saat,” jelasnya.
:
Lebih lanjut, pemerintah juga diminta agar segera membuat aturan yang kuat untuk lebih melindungi produk produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang barang impor.
“Jadi kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti cuma tenggelamkan kapal penyelundupnya,” imbuhnya.
Ristadi juga menginginkan adanya pejabat teknis yang tahan suap dan mempunyai keberanian untuk menjalankan keputusan Presiden mengenai perlawanan terhadap praktik impor ilegal.
Dalam hal ini, buruh menyoroti oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta petugas penjaga pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk bagi impor ilegal.
,” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto telah mengancam untuk tenggelamkan kapal-kapal penumpang yang menyelundupkan barang dari luar masuk ke perairan laut Indonesia.
Orang nomor satu di Indonesia itu akan berkonsultasi dengan para ahli hukum terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan terkait rencana mereka. Mereka sadari bahwa aksi tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penggunaan anggaran yang tidak Produktif dan membahayakan kedaulatan negara.
“Pemicu kebocoran bisa efektif dicegah oleh efektivitas aparatur pemerintah dalam mengantisipasi penyelundupan,” ujarnya dalam Musrembangnas.
Presiden ke-8 Republik Indonesia itu pun menunjukkan contoh salah satu jenis penyelundupan berbahaya, yaitu penyebarluasan tekstil.
Pengekspor tekstil mengancam industri tekstil kami, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kami.
